Paket UU Politik Harus Akomodir Kebersamaan
Saturday, January 1, 2011
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, mengharapkan paket UU politik yang sebagian saat ini masih digodok di DPR hendaknya bisa menciptakan dalam artian bisa mengakomodir dan melibatkan semua warga negara untuk terlibat dalam mengelola negeri. Upaya hegemoni ataupun dominasi oleh segelintir kelompok politik tidak sesuai dengan visi PKS yang ingin menciptakan kebersamaan ditengah keragaman bangsa ini.
Hal itu dikemukakan Luthfi di Jakarta, Selasa (28/12) menanggapi pembahasan sejumlah RUU yang dikenal dengan paket UU politik. Saat ini baru UU Parpol yang sudah disahkan DPR. Sedangkan RUU Pemilu Legislatif, RUU Penyelenggara Pemilu, dan RUU Pemilu Presiden baru dibahas dan diselesaikan DPR pada tahun 2011.
"Dalam perpolitikan, yang kita harapkan adalah kesertaan semua. Bukan hanya kesertaan segelintir orang saja dalam mengelola negeri ini. Makanya, dalam UU Parpol ke depan, kita harapkan tidak ada warga negara yang tidak dilibatkan dalam mengelola negara yang begitu besar ini," tegas Luthfi.
Luthfi mengungkapan keraguannya jika segala masalah besar yang terjadi di Indonesia akan selesai, jika hanya melibatkan segelintir orang. Akan banyak potensi bangsa yang besar dengan aset yang melimpah ini menjadi idle. Potensi yang idle atau disia-siakan bahkan bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan berbangsa.
"Rasanya dengan tidak melibatkan semua elemen, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah," tambah Luthfi.
Saat ini, lanjut Luthfi, ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah bangsa hanya oleh segelintir orang. Sementara, elemen bangsa yang lain dianggap sebagai beban, bukan aset yang harus dimanfaatkan. Luthfi berharap, kecenderungan ini bisa dihilangkan dalam paket UU politik yang sedang digodok.
"Jika ada semangat untuk tidak melibatkan semua elemen dan memperkecil pelibatan semua masyarakat dalam politik, itu tidak sesuai dengan visi kami," tandas Luthfi. (*/SL)
Hal itu dikemukakan Luthfi di Jakarta, Selasa (28/12) menanggapi pembahasan sejumlah RUU yang dikenal dengan paket UU politik. Saat ini baru UU Parpol yang sudah disahkan DPR. Sedangkan RUU Pemilu Legislatif, RUU Penyelenggara Pemilu, dan RUU Pemilu Presiden baru dibahas dan diselesaikan DPR pada tahun 2011.
"Dalam perpolitikan, yang kita harapkan adalah kesertaan semua. Bukan hanya kesertaan segelintir orang saja dalam mengelola negeri ini. Makanya, dalam UU Parpol ke depan, kita harapkan tidak ada warga negara yang tidak dilibatkan dalam mengelola negara yang begitu besar ini," tegas Luthfi.
Luthfi mengungkapan keraguannya jika segala masalah besar yang terjadi di Indonesia akan selesai, jika hanya melibatkan segelintir orang. Akan banyak potensi bangsa yang besar dengan aset yang melimpah ini menjadi idle. Potensi yang idle atau disia-siakan bahkan bisa menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan berbangsa.
"Rasanya dengan tidak melibatkan semua elemen, kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah," tambah Luthfi.
Saat ini, lanjut Luthfi, ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah bangsa hanya oleh segelintir orang. Sementara, elemen bangsa yang lain dianggap sebagai beban, bukan aset yang harus dimanfaatkan. Luthfi berharap, kecenderungan ini bisa dihilangkan dalam paket UU politik yang sedang digodok.
"Jika ada semangat untuk tidak melibatkan semua elemen dan memperkecil pelibatan semua masyarakat dalam politik, itu tidak sesuai dengan visi kami," tandas Luthfi. (*/SL)

0 comments:
Post a Comment
Terimakasih atas komentar, saran dan masukan Anda. Silakan masukkan nama Anda pada kolom Name/URL.